Author Topic: M City Medan  (Read 5732 times)

Dian Kusumaningtyas

  • Web Author & Editor
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 49
  • Karma: +0/-0
M City Medan
« on: December 06, 2009, 11:29:42 pm »
Kepada Yth Pengurus IAI Nasional
Kepada Yth Pengurus IAI Sumatera Utara

Dengan hormat;

Musibah telah terjadi di Medan yang membawa korban nyawa banyak manusia. Berikut berita dari Kompas

MEDAN, KOMPAS.com - Tempat hiburan M City yang terbakar di Medan tidak memiliki alat pengaman sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Petugas pemadam kebakaran tidak menemukan alat pencegah terjadinya kebakaran di gedung bertingkat. Akibatnya saat gedung terbakar, para korban tewas karena menghirup karbon dioksida (Co2).

"Korban yang kami temukan umumnya mengalami pendarahan pada hidung, telinga, dan mulut. Ini indikasi mereka keracunan asap," tutur Kepala Bidang Operasi Pengendali, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Elias Effrata Sebayang, Sabtu (6/12) .

Menurut Elias, mestinya hal ini tidak terjadi jika gedung tersebut memiliki springkle di setiap ruangannya. Alat penyegah kebakaran ini akan menyemburkan air jika suhu udara di sebuah ruangan lebih dari 68 derajat celsius.

"Mestinya setelah pecahnya air pada springkle, alarm gedung berdering keras untuk mengimbau penghuni gedung keluar ruang. Namun alarm baru berbunyi setelah api padam, sehingga bunyi itu tidak banyak berarti karena korban sudah ada," katanya. 

Gedung tersebut juga tidak mimiliki ventilasi udara cukup. Petugas pemadam, tutur Elias kesulitan membuang asap yang telah disedot . "Untuk beberapa waktu saat proses pemadaman asap mengepul di dalam ruangan yang gelap. Kami kemudian bersama-sama memecahkan dinding dan kaca gedung agar asap bisa keluar, " katanya.


Berita lainnya:

MEDAN, KOMPAS.com -  Penyidikan musibah kebakaran di tempat hiburan M City mulai menyentuh pada pengelolaan gedung. Penyidik menduga ada kelalaian pengelola gedung sehingga mengabaikan sarana pengaman kebakaran. Polisi menambah tersangka dengan menetapkan Manajer Operasional M City berinisial HR (43).

"HR mempekerjakan dan meminta orang untuk bekerja di Lantai 3. Seperti tersangka sebelumnya, dia bisa terancam pasal 188 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) karena kelalaiannya dengan ancaman hukuman lima tahun penjara," tutur Kepala Bidang Humas Polda Sumut Komisaris Besar Baharuddin Djafar, Minggu (6/12) di Medan.

Musibah yang menelan korban 20 orang tewas ini diduga karena gedung tersebut tidak memiliki sarana pengaman kebakaran yang memadai. Lantaran itu, tutur Baharuddin, penyidik akan memfokuskan pada pengelolaan gedung . Selain keterangan tersangka, penyidik juga akan meminta keterangan saksi ahli dan saksi lain mengenai pengelolaan gedung.

Awal pekan ini, penyidik akan memperdalam informasi mengenai pengelolaan gedung ke orang yang bertanggungjawab pada operasional gedung , pemodal, atau pemilik gedung. Penyidik juga akan mempelajari dokumen perizinan yang dimiliki oleh pengelola. Tidak tertutup kemungkinan penyidik meminta bantuan saksi ahli, khususnya bidang bangunan untuk memberikan pandangan mereka.

Sampai saat ini, penyidik telah meminta keterangan 13 orang saksi termasuk tiga tersangka. Adapun tiga tersangka yang ditetapkan polisi kini ditahan oleh di Markas Polda Sumut agar memermudah proses penyidikan. Petugas, tuturnya, cukup mempunyai alasan untuk menahan yang bersangkutan.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Medan Maju Siregar mengatakan izin operasional Hotel M City sudah dua tahun lalu. Namun ketika itu izin yang diberikan Pemkot Medan untuk operaisonal hotel kelas melati. Namun pada perkembangannya, pengelola menaikkan kelas hotel menjadi hotel bintang tiga. Pengelola melengkapi fasilitas hotel dengan menyediakan tempat karaoke, pub, dan spa.

"Perubahan status ini tanpa ada pemberitahuan kepada kami. Saya dengar PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang mengubah status menjadi hotel bintang tiga," katanya.


Ada pertanyaan dari saya, sebagai salah satu anggota IAI:
1. Apakah IAI akan memeriksa kasus ini terhadap kemungkinan keterlibatan individu atau perusahaan arsitektur dalam perencanaan awal, perencaanaan perubahan fungsi berikutnya? Termasuk pemeriksaan kontrak kerja, TOR dan dokumen2 teknis lainnya? Termasuk penanggung jawab pengajuan IMB dll yang terkait dalam sistem pekerjaan konstruksi.Pertanyaan ini saya ajukan dalam kaitan terhadapap pelanggaran kode etik selain pemeriksaan pelanggaran kriminal dari lembaga lainnya.

2. Mohon agar kasus ini dijelaskan prosedur pemeriksaannya dan hasil pemeriksaannya (dalam kaitan kode etik) secara transparan kepada semua anggota untuk menjadi bahan pelajaran dan hak para anggota untuk mendapatkan transparansi informasi.

Terimakasih atas perhatiannya; saya sangat prihatin dan mengucapkan turut berduka cita atas terjadinya kelalaian profesional ini. Apapun hasil yang akan muncul nanti; saya berharap agar IAI melaksanakan pemeriksaan ini dengan jujur, adil, konsekwen dan menghormati azas praduga tidak bersalah.

Homat saya;
Dian Kusumaningtyas
« Last Edit: December 06, 2009, 11:43:53 pm by Dian Kusumaningtyas »

Tavip Kurniadi Mustafa

  • Pengurus IAI
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 1
  • Karma: +0/-0
Re: M City Medan
« Reply #1 on: September 30, 2010, 10:05:59 pm »
Salam kenal bu dian

Saya baru bergabung di forum jadi baru liat topik ini.
Mungkin topik ini udah kedaluwarsa tapi masalahnya tetap uptodate.

Saya domisili di Medan, anggota dan pengurus IAI Sumatera Utara. Oleh karena itu saya merasa punya kewajiban untuk menanggapinya. Kalo mas e menfwd topik ini sebelumnya ke saya pasti saya jawab.

Terus terang saya sampaikan bahwa Medan bukan kota yang ramah buat Arsitek dan para profesional. Banyak orang Medan punya kebanggaan tersendiri kalo bisa mengabaikan aturan bahkan merasa tidak perlu tau aturan. Kalau ada masalah nanti diatur belakangan....tentunya jauh dari prosedur formal..apalagi profesional. Dan banyak oknum pemerintah yang menjadi bagian dari kondisi ini termasuk para petingginya. Makanya tidak heran kalau walikotanya udah masuk penjara. Tapi anehnya waktu pulang masih disambut hangat oleh para kroninya. Sekarang gubernur juga sedang dalam masalah yang sama dengan status sebagai tersangka.

Kasus M City bisa menggambarkan kekacauan sistem di Medan.

Bangunan itu sudah berdiri sejak tahun 70an dengan fungsi sebagai bioskop yang dikenal sebagai bioskop Majestik yg merupakan bioskop terkenal pada jamannya. Sejalan dengan berkembangnya cineplek  akhirnya bioskop tersebut mati. Pada tahun 90an bangunan tersebut berubah fungsi menjadi swalayan tapi juga akhirnya mati. Awal tahun 2009 bangunan itu tiba-tiba berubah menjadi karaoke dengan nama M-city. Setelah kejadian tersebut sekarang berubah menjadi hotel. Daerah ini dikuasai satu kelompok tertentu dan gedung ini menjadi symbol reputasi mereka dimana aktivitas bangunan ini “tidak jelas”.

Dari rekan-rekan di Dinas Bangunan diketahui bahwa pemilik bangunan tersebut tidak pernah mengajukan IMB (ijin mendirikan bangunan) untuk setiap pergantian fungsi tersebut, tetapi mereka mempunyai ijin operasional dari dinas Pariwisata. Ternyata dinas Pariwisata tidak mensyaratkan IMB dalam penerbitan ijin operasional. Jika saja mereka mempunyai IMB sedikit banyak akan dikenai ketentuan teknis tentang persyaratan keselamatan bangunan.

Walaupun mereka memiliki IMB belum berarti ada keterlibatan arsitek disana karena Medan belum mempunyai ketentuan Surat Ijin Bekerja Perencana (SIBP) seperti halnya Jakarta. Jadi rancangan bangunan bisa dibuat oleh siapa saja, selama disetujui oleh walikota maka IMB dapat diterbitkan. Banyak pemodal besar langsung berhubungan dengan walikota walaupun rencananya udah ditolak dinas.

Saat ini banyak dokumen pembangunan kota yang tidak ada atau kadaluarsa. Masa berlaku masterplan kota sudah berakhir sampai 2005. Rencana detail tata ruang kota yang dipedomani sampai saat ini adalah rencana tahun 1979. Perda ijin membangun yang terakhir (2002) menghilangkan ketentuan teknis bangunan, lebih banyak mengatur soal retribusi yang dilatarbelakangi oleh semangat meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) yang kelahirannya dibidani oleh walikota yang masuk penjara itu. Pada masa beliau banyak perda yang tujuannya meningkatkan PAD. Diantaranya perda retribusi atas pemanfaatan ruang terbuka termasuk jalan yang sering dipakai masyarakat untuk pesta dan acara lainnya. Ada juga perda konpensasi garis sempadan dimana bangunan boleh melanggar garis sempadan dengan membayar sejumlah biaya. Banyak kalangan mempertanyakan keberadaan beberapa bangunan mall sudah mulai dikerjakan walau belum mempunyai IMB dan jawabannya adalah untuk menarik investor harus dipermudah. Jadi jelas sekali bahwa prinsip professional belum menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan.

Saya dan beberapa rekan saat ini sedang mempersiapkan draft peraturan tentang SIBP. Sejalan dengan itu juga sedang dipersiapkan Perda Bangunan Gedung sesuai UU Bangunan Gedung. Semoga menjadi awal yang baik bagi profesi arsitek selanjutnya dan bagi melindungi kepentingan masyarakat umum di Medan.

Wassalam

Tavip Kurniadi Mustafa

Dian Kusumaningtyas

  • Web Author & Editor
  • Newbie
  • *****
  • Posts: 49
  • Karma: +0/-0
Re: M City Medan
« Reply #2 on: October 02, 2010, 10:24:13 pm »
Salam kenal juga pak Tavip,


Ohh... itu ex-bioskop Mayestik? Saya tau.... tempat itu; dipersimpangan jalan menuju Medan Fair, guru patimpus (?), glugur by pass, pasar petisah? kurang lebih ingatan saya sih begitu.


Singkatnya, kota Medan dikuasai 'preman-isme'. Menyedihkan.


Preman-isme, sulit di berantas. Kecuali ada keputusan politik dan niat politik yang kuat. Ada beberapa kota yang mengalami hal ini didunia. Dan umumnya baru bisa diberantas kalau ada yg dua itu (keputusan dan niat politik). Itu juga harus didukung oleh banyak aparat hukum negara. Dan harus dilakukan kerjasama yg ketat...baru bisa diperbaiki.


Contoh kota yang tersandera 'preman-isme atau mafia': New York terutama Bronx, St.Petersburg, Chicago (jamannya Al Capone), Sicily (Italy), Prague, Kun Ming, London (west-end) dll. Di semua kota itu, preman-isme bisa di minimalkan pertama dengan aparat hukum pemerintah menindak pihak2 yang terlbat, kemudian aparat dinas tatakota juga melakukan tindakan yang 'lebih lunak' misalnya:


1. didaerah yang gelap, di beri lampu jalan
2. dibuat taman kota plus tempat bermain anak2
3. gedung2 yang diketahui menjadi tempat aktifitas ilegal dari mereka: disegel dengan alasan2 yang sepele dan dilakukan berulang kali sampai sangat menjengkelkan pemilik.
4. dibangun fasilitas keagamaan yang orthodox (bukan volatile loh....) tepat disebelah fasilitas ilegal tersebut
5. dibangun fasilitas kekeluargaan lingkungan disebelah fasilitas itu, misalnya: day care centre, panti jompo dll
dst...dstnya...


Hal-hal diatas banyak dilakukan dimana2, dan biasanya berhasil mengakibatkan mereka menutup bisnisnya ditempat itu. Memang mereka akan mencari tempat lain... dan biasanya dipersulit ditempat yang lainnya.




Sekarang ini, hampir semua negara ex-rusia mengalami hal ini dan sedang melaksanakn perbaikan kotanya dengan cara demikian. Kebetulan saya ada proyek masterplan di negara ex-rusia. Memang CPD (Crime Prevention by Design) itu menjadi sangat penting di kota2 yang seperti ini. Dalam salah satu rencana itu, pemerintahnya dengan sengaja memberikan gratis satu gedung untuk dijadikan gereja Russian Orthodox. Gerejanya setiap hari: pagi, siang, sore dan malam, membunyikan lonceng dan nyanyi. Pendetanya dengan baju hitamnya setiap hari berdiri didepan gereja dan mengundang orang yang lewat untuk berdoa. Disebrang jalan gedung 6 lantai, setiap hari 7/24 juga nyanyi. Sesudah 2 tahun 'song-war'.... akhirnya gedung 6 lantai tutup. Tapi juga tatakota memasang lampu super terang untuk malam hari didaerah itu. Padahal 'penghuni' gedung 6 lantai itu banyak yang tidak kuat lihat lampu. Dan saya memindahkan aktifitas pasar mingguan ke jalan tersebut. Jadi setiap 1 kali seminggu, pada hari minggu jalan tersebut ditutup dari kendaraan dan jadi 'country market'. Otomatis seminggu sekali tempat itu terpaksa tutup. Gedung parkir didekat tempat itu, dipindahkan (akibatnya semua penghuni) harus parkir ditempat yang jauh dan harus jalan kaki menuju tempat itu. Dan diantara gedung parkir dan tempat itu, dibangun satu pos polisi.


Miami pernah terbelit kasus begitu juga tahun 2000an awal. Padahal sudah ada peraturan dll. Ada kelompok tertentu yang menguasai hampir seluruh jalur pantai dan menjadikan jalur itu jadi jalur narkoba terbesar di US. Disana diberantas dengan pasukan 'pajak'. Dan 'shady' area di sepanjang jalur pantai itu di masukkan kedalam proyek urban-renewal yang memasukkan fasilitas kekeluargaan di-area itu dsbnya.


Jadi pak Tavip, jangan berkecil hati karena belum ada aturan. Ditempat yg aturannya jelaspun tetap ada 'preman-isme'. Umumnya hal ini terjadi karena aparat pemerintahnya banyak yg terlibat. Pasti diMedan juga begitu. Kalau yang ditarget adalah PAD. Barangkali yang bisa memberantas cuma 'tax-audit'. Umumnya kebocoran PAD di kota2 seperti ini diatas 45%.


Tapi tetap harus dibuat aturannya. Cara kota London, memberantas kotanya dari ikatan 'preman-isme' juga bagus dan patut dipelajari. Kalau pa Tavip ada waktu, coba dipelajari supaya perencanaan tatakota yg berikutnya mengikut sertakan teknik2 itu.


Pemetaan adalah salah satu kunci dari pencarian jalan memcahkan kasus seperti ini. Pemetaan maksudnya: pemetaan sosial, politik, ekonomi dll. Sustainable approach juga bisa membantu mendorong dan menumbuhkan kota yang sehat secara fisik dan non-fisik. Tapi semua artinya kerja keras dan perjuangan.


Mudah2an pa Tavip dan teman2 disana tidak putus asa.


Salam,
Dian






 

anything